ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ Seputar Indonesia
Posisi Indonesia sebagai negara dengan tingkat korupsi paling tinggi di Asia kini digantikan oleh Filipina.
Dalam peringkat baru yang dikeluarkan lembaga Political and Economic Risk Consultancy (PERC), Indonesia bersama Thailand menduduki peringkat kedua dengan skor 8,03, setingkat di bawah Filipina yang mendapat nilai 9,40. Bagi Indonesia, hasil ini sedikit lebih baik setelah tahun lalu, Indonesia mendapat nilai 8,16.
Dalam rangkumannya, PERC mengatakan, kampanye pemberantasan korupsi yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sedikit memberikan hasil positif, tapi belum cukup untuk membersihkan nama Indonesia. Mengenai Filipina, PERC menyebut masyarakat dan pelaku bisnis di sana telah jemu dan lelah melihat tidak adanya aksi pemerintah selain janji untuk memerangi korupsi. Itulah yang menyebabkan nilai Filipina turun dari 7,80 menjadi 9,40.
Adapun kemerosotan terhadap citra Thailand tak lepas dari situasi politik di negara tersebut, terutama sejak militer mengambil alih kekuasaan lewat kudeta September lalu. Penurunan juga terjadi pada Malaysia yang kini berada di urutan delapan dengan nilai 6,25. Pelaku bisnis menilai Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi kurang mampu mengurangi korupsi seperti yang di-janjikannya.
China dan Vietnam tahun ini mendapat nilai lebih baik. Dengan nilai 6,29, China berada di urutan ketujuh, naik dua peringkat dari tahun lalu. Sementara Vietnam, yang tahun lalu menjadi runner up negara terkorupsi, kini berada di urutan keempat dengan skor 7,54. Meski begitu, PERC menyebut peningkatan lebih disebabkan kedua negara itu tidak mendiskusikan masalah korupsi secara terbuka.
"Pemerintah China dan Vietnam menerapkan sensor ketat terhadap media," sebut PERC. Predikat negara Asia yang paling bersih dari korupsi tahun ini masih dipegang Singapura dengan nilai 1,20.Menyusul kemudian Hong Kong yang kini mendapat nilai 1,80 naik dari tahun sebelumnya, 3,13. Hong Kong berhasil menggusur Jepang yang kini nilainya turun menjadi 2,10 dari 3,01 tahun lalu.
Dalam laporan itu, PERC menyebutkan, jajak pendapat dilaksanakan pada Januari-Februari dan melibatkan 1.476 pelaku bisnis asing di 13 negara Asia. Hasil polling itu kemudian digunakan untuk membuat peringkat mengenai persepsi terhadap tindakan korupsi dan penanganannya di Asia, menggunakan sistem skor 0-10. Negara yang dinilai bersih dari korupsi mendapat skor 0, sedangkan yang paling buruk mendapat skor 10.Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi sepakat dengan alasan PERC, bahwa gencarnya upaya pemberantasan korupsi saat ini pantas membuat Indonesia naik ke peringkat 12. Sebagaimana diketahui, kata dia, berbagai lembaga pemberantasan korupsi bentukan pemerintah sudah banyak memenjarakan pejabat pemerintah dari daerah hingga pusat, termasuk korupsi di legislatif.
"Makanya tidak ?gila-gilaan? seperti dulu. Sekarang masih ada korupsi, tapi kemasannya lebih rapi dan canggih. Bagaimanapun, upaya-upaya itu mengindikasikan bahwa upaya pemerintah saat ini positif," kata dia. Namun, berkurangnya kadar korupsi Indonesia versi PERC belum berpengaruh terhadap iklim berusaha. Bagi Sofjan, kalaupun kondisi Indonesia membaik, seharusnya ada pengaruh positif pada pengurangan ekonomi biaya tinggi dan efektivitas usaha.
"Kurangnya korupsi itu baru di permukaan, tapi pungutan-pungutan di kalangan pengusaha masih tetap ada," kata dia. Direktur Utama Institute for Development of Economics and Finance Indonesia (Indef) M Fadhil Hasan mengatakan, kenaikan satu tingkat tidak sebanding besarnya tenaga dan dana yang dilakukan pemerintah untuk memberantas korupsi.Artinya,kenaikan ini tidak terlalu signifikan.
"Sekilas memang ada perbaikan pemberantasan korupsi," kata dia. Fadhil mencatat,dua upaya pemerintah, yakni pencegahan dan penanganan kasus korupsi, efektif membuat efek jera terhadap para koruptor di jajaran birokrasi. Namun, senada dengan Sofjan, belum bisa berdampak signifikan terhadap kegiatan usaha. Di sisi lain, Dekan FE UI Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, kenaikan posisi Indonesia di mata lembaga asing itu ditopang oleh porsi besar pemberitaan media massa. Maka dari itu, ada kesan akuntabilitas pemerintah lebih baik. "Artinya imej kita naik di mata internasional, saya kira trennya memang demikian," kata dia.
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น